Tuban – Keseriusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dalam perbaikan data penerima bantuan Sosial (Bansos), mendapat atensi para pendamping program keluarga harapan PKH dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban, (29/4/2021).
Menurut Koordinator pendamping PKH Tuban Arif Hidayatullah, Perbaikan data Nomor induk kependudukan NIK tidak padan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kabupaten Tuban sebanyak 84162 dan harus segera di perbaiki karena akan berdampak pada para penerima manfaat bansos.
” Dampaknya Bansosnya PKH,BPNT dan bansos lainya tidak cair kalau perbaikan ini tidak dilakukan”,Ungkapnya.
Selain itu arif panggilan akrabnya juga menyampaikan Pendamping sosial PKH berkewajiban memastikan warga pra sejahtera yang ada di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) mendapatkan bansos (bantuan sosial) dari pemerintah.
“maka melalui perbaikan data di SIKS NG adalah tools yang bisa dilakukan salah satunya adalah pendamping PKH, data yang tidak valid akan berdampak pada bansos tidak cair, dengan demikian peran pendamping PKH menjadi sangat urgent sebagai front linner dalam hal pengentasan kemiskinan” Pungkasnya.
Ia juga mengapresiasi kerja cepat para pendamping PKH dilapangan yang beberapa hari ini rela lembur guna percepatan perbaikan data DTKS.
Sementara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Eko Julianto menyampaikan Perbaikan saat ini adalah tahap 2, mulai sejak 19 April dan berakhir 30 April 2021sesuai surat dari kemensos,
Menurut Eko Julianto apabila data tidak di perbaiki maka akan berdampak pada pembatalan bansos yang akan di terima.
“data yang belum di perbaiki dan belum padu padan dengan data kependudukan bansosnya di cancel”, pungkasnya.
Ia juga menambahkan bahwa per tanggal 29/04/2021 jam 15.20 progres penyelesaian mencapai 95,20 persen , dan dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur Tuban peringkat 17 untuk target penyelesai perbaikan data. -HR
